LKPJ DPRD Sulut: Kadis Tineke Adam Soroti Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Sulut – Suasana Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 bersama DPRD Sulut pada Jumat (11/04/2025), diwarnai penyampaian kritis dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut, Tineke Adam.

Dalam rapat tersebut, Tineke secara terbuka mengungkapkan kekesalannya terhadap sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat nelayan.

“Ini masalah-masalah nyata yang terjadi di Sulut, bahkan menjadi masalah nasional. Kebijakan seperti Fishery Monitoring System (FMS), Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN), dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) justru menyulitkan nelayan,” ujar Tineke di hadapan anggota Pansus LKPJ DPRD Sulut.

Ia menyebut bahwa keluhan ini bukan kali pertama disampaikan. Melalui berbagai asosiasi, pihaknya telah berupaya menyampaikan protes kepada KKP, namun belum mendapat tanggapan serius.

“Kami sudah beberapa kali menyampaikan hal ini lewat asosiasi ke KKP, tapi Pak Menteri terkesan kurang memberi perhatian terhadap kondisi kami di daerah,” tambahnya.

Tineke menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan justru memperparah kondisi nelayan lokal, bukan mensejahterakan.

“Kebijakan ini menyengsarakan, bukan mensejahterakan,” tegasnya.

Ia mencontohkan, dua hari sebelumnya terjadi aksi demo di UPT KKP terkait penerapan FMS di setiap kapal, pemberlakuan SKN, harga ikan yang tak menentu, hingga masuknya kapal-kapal asing yang kini mulai dioperasikan di wilayah perairan Indonesia. Menurutnya, keberadaan kapal asing ini telah berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan lokal.

“Kapal-kapal asing itu mengurangi hasil tangkapan lokal. Nelayan kita jadi terbatas ruang geraknya,” ungkap Tineke.

Terkait WPP, Tineke menyampaikan bahwa Sulut masuk dalam dua wilayah pengelolaan, yaitu WPP 715 dan 716, yang saat ini juga menjadi sumber masalah akibat keterbatasan akses dan belum adanya solusi dari KKP.

“Zona WPP 715 dan 716 yang saat ini sedang diributkan pun belum jelas solusinya. Kami juga sudah sampaikan ke Pak Gubernur. Mudah-mudahan, karena Pak Gubernur berteman baik dengan Pak Menteri KP, keluhan kami ini bisa didengar. Karena persoalan ini cukup serius,” pungkasnya.

(Karel Tangka)