DPRD Sulut Pertanyakan Penambahan Penyertaan Modal Pemprov ke BSG Tahun 2024

Sulut – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mempertanyakan perubahan angka dalam penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi (pemprov) ke Bank Sulut-Gorontalo (BSG) tahun 2024.

Salah satunya, Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh yang angkat bicara. Ia pun mempertanyakan adanya perubahan angka dari Rp 33 Miliar yang disetujui, kemudian menjadi Rp 50 Miliar.

“Diketahui bersama dalam pembahasan Banggar di tahun 2023, untuk APBD 2024 disetujui untuk penyertaan modal dari pemprov Sulut ke BSG adalah Rp 33 Miliar, dan setelah diketuk untuk pengesahannya justru berubah menjadi Rp 50 Miliar,” ungkapnya.

Dia pun bersikeras meminta agar ada penjelasan dari pemprov Sulut terkait hal tersebut.

“Penjelasan harus diberikan oleh pemprov, jangan sampai terjadi seperti dengan dana hibah. Sudah berulang kali diminta datanya, tapi tak kunjung diberikan,” tegas Sondakh.

Senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Cindy Wurangian, dikarenakan tak ingin di kemudian hari terjadi implikasi hukum yang menyeret anggota Banggar periode itu.

“Tolong penjelasan dari pemprov, karena perubahan angka tersebut terjadi disaat keputusan Banggar. Saya bingung dimana perubahan tersebut terjadi,” ucapnya.

Sementara, sambil menanti tanggapan dan jawaban pihak pemprov, Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2024, Amir Liputo sesaat menginformasikan perihal perubahan angka tersebut.

“Setelah ada pengesahan, ada yang namanya finalisasi APBD. Untuk diketahui, bahwa untuk tahun anggaran 2024, BSG telah menyetorkan dividen atau bagian dari laba bersih suatu perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham kepada pemprov Sulut sebagai pemegang saham pengendali utama sebesar Rp 71 Miliar. Namun di tahun yang sama, pemprov kemudian menyetorkan Rp 50 Miliar sebagai penyertaan modal,” tandasnya. (Karel Tangka/Advetorial)