Pansus DPRD Bahas LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2024

Sulut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Rapat dibuka langsung oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus), Amir Liputo didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, Sekretaris Nick Adicipta Lomban, dan Anggota Pierre Makisanti, Angelia Wenas, Eugenie Mantiri, Cindy Wurangian, Julyeta Paulina Runtuwene, Hendry Walukow, Eldo Wongkar, Dhea Lumenta, dan Louis Carl Schramm, serta anggota pansus lainnya yang mengikuti melalui zoom meeting. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Kamis dan Jumat, 10-11 April 2025.

Liputo pun memberi arahan kepada seluruh SKPD yang hadir dan memastikan telah membagi data/dokumen kepada seluruh anggota pansus untuk selanjutnya dibahas bersama. Terpantau, ada 10 SKPD dihari pertama yang hadir dan siap memaparkan pengelolaan LKPJ 2024.

Secara bergilir, Ketua Pansus memerintahkan SKPD yang sudah siap untuk memaparkan LKPJ Gubernur tahun 2024 dengam durasi waktu paling lama 5 (lima) menit. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut adalah yang pertama.

Anggota DPRD Sulut, Julyeta Paulina Runtuwene mengevaluasi LKPJ Gubernur Tahun 2024 yang sementara dalam pembahasan di hari pertama dan kedua. Diungkapkan, bahwa pembahasannya sangat alot dan menurutnya ini sangat penting bagi perjalanan tugas pemerintahan baru, Gubernur  Yulius Silvanus dan Wagub Victor Mailangkay.

“Tentu hasil pembahasan evaluasi LKPJ Gubernur 2024 akan memberikan rekomendasi kepada gubernur terkait pembahasan dan catatan rekomendasi dari Pansus LKPJ. Hal ini sangat penting, sehingga gubernur akan mengetahui hal ini akan dimulai dari titik mana menuju lima tahun ke depan,” ujar Paulina.

“Kemudian kalau ada catatan perbaikan yang akan diberikan pansus, maka gubernur akan mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dari sejumlah catatan yang disampaikan SKPD di jajaran pemerintahan provinsi Sulut. Ini sangat penting untuk ke depan dengan hasil yang ada dan akan menambah hasil yang baik demi kemajuan Sulut menjadi lebih baik ke depan,” pungkas Politisi Partai NasDem itu. 

Sementara, Cindy Priscila Wurangian, dengan semangat tinggi  menyorot anggaran sejumlah SKPD, khususnya Satpol-PP Sulut. 

“Saya belum pernah ditugaskan di Komisi I, tertarik dengan pembahasan Satpol-PP. Sepertinya pagu anggaran 2024 yang dialokasikan ke Satpol-PP nilainya Rp 31 Miliar. Untuk Biro Hukum hanya sekitar Rp 3 Miliar. Dibanding sangat mencolok, sampai 1000%,” ujar, Ketua Fraksi Golkar itu.

Ia menegaskan, bahwa perbandingan tersebut bukan untuk menilai kinerja SKPD secara langsung, namun sebagai bentuk pengawasan anggaran dan fungsi legislasi yang melekat pada DPRD. 

“Biro Hukum memiliki tugas penting, bahkan sering dipanggil ke DPRD karena beban kerja yang tinggi. Melihat anggaran Satpol-PP jauh lebih besar, saya berharap perlu dikaji lebih dalam lagi,” tandas Cindy.

Rapat Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2024 dilanjutkan di hari kedua, dan dibuka kembali oleh Ketua Pansus. Dinas Pertanian Sulut memaparkan LKPJ 2024.

Feramitha Mokodompit, Anggota DPRD Sulut Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) langsung menyorot laporan Kadis Pertanian terkait permasalahan ketersediaan bibit, pupuk, padi dan masalah lain terkait yang sering terjadi di lapangan. 

Feramitha menyebut, sangat ironi apabila lumbung pertanian yang terdapat di BMR di mana 80% nya hasil pertanian masih banyak kelompok tani kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi Sulut, dalam hal ini dinas pertanian. 

“Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana mekanisme pembagian bibit, pupuk ke  kelompok- kelompok tani. Apakah kuotanya pertahun sudah ditentukan atau berdasarkan prioritas,” tanya politisi PDIP Dapil BMR.

“Kami sebagai wakil rakyat sering ditanyakan terkait dengan hal itu. Apakah mekanisme bantuan dari pemprov Sulut mengikuti aspirasi dari bagian beberapa dapil, misalnya tahun ini dapil BMR dapat, tahun depannya tidak dapat bantuan?,” ujarnya.

Diketahui, terkait rekapitulasi realisasi fisik dan anggaran pada point empat, Balai Pelatihan Teknis Pertanian ada sisa anggaran sekitar 11.000.000,- dan ada anggaran pengeluaran dengan total 296.000.000,-

“Yang ingin saya tanyakan, apakah Pelatihan Teknis Pertanian berfokus pada petani dan juga penyuluh pertanian. Karena penyuluh pertanian ini ternyata banyak yang kami dapati dilapangan di daerah BMR masih ada kendala dalam menerapkan, menjelaskan kepada petani mengenai pengelolaan pertanian,” ungkapnya. 

Ia menerangkan pula, bahwa pemanfaatan teknologi pertanian sekarang tidak mampu dipahami oleh seluruh penyuluh pertanian. Sehingga pihaknya sangat memahami bahwa mungkin karena keterbatasan anggaran dan SDM petani.

“Tentu ini menjadi perhatian khusus Dinas Pertanian Sulut yang ada hubungan dengan Dinas Pangan. Saya mengusulkan adakan pelatihan kepada penyuluh pertanian, khususnya di daerah yang rawan pangan dan di daerah-daerah yang masih ketertinggalan dalam rangka untuk mengelola pertanian berbasis teknologi,”tandas Feramitha.

Dilanjutkan oleh Henry Walukow, soal SIPAD dan Persiapan Infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Beberapa hal strategis mulai dari SIPAD di Inspektorat, hingga laporan pertanggungjawaban pada sejumlah bantuan kelompok masyarakat.

Menurut Walukow, SIPAD sangat bagus diperuntukkan dalam RK monitoring dan pengawasan yang cukup signifikan di Inspektorat, dalam rangka pelaporan pertanggungjawaban dari berbagai bantuan kelompok masyarakat. Antara lain termasuk bagaimana kelengkapan SPJ yang harus dipastikan tidak bermasalah.

Ia juga menyinggung laporan dari Badan Pengelolah Perbatasan Daerah terkait progres pembangunan dan kesiapan PLBN yang merupakan titik strategis bagi aktivitas antar negara. 

“Ada pesan penting dari Badan Perbatasan kepada Pemprov Sulut untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang PLBN, khususnya terkait proses observasi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Perencanaan kawasan perbatasan harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur dasar dan tata ruang yang sesuai regulasi. Ini menjadi kunci pemerataan pembangunan dan jati diri Sulut sebagai daerah strategis perbatasan,” tutup Henri.

Perlu diketahui, Rapat Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2024 ini merupakan bagian dari rangkaian yang bertujuan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, dan menjadi dasar rekomendasi DPRD tahun anggaran berikutnya. (Advetorial)