Banggar DPRD dan TAPD Sulut Bahas Strategi Penghematan di KUA-PPAS 2026

Sulut — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali menggelar pembahasan mendalam terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.

Agenda yang berlangsung Kamis (13/11/2025) tersebut menjadi krusial setelah pemerintah pusat memangkas secara signifikan Dana Transfer Daerah (DTD) untuk Sulawesi Utara.

Rapat dipimpin Plt Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, yang menegaskan bahwa Pemprov Sulut harus mengambil langkah penghematan ekstrem agar struktur APBD tetap seimbang dan program strategis tetap berjalan.

“Pemotongan Dana Transfer Daerah berpengaruh besar terhadap kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kami harus menyesuaikan diri dengan melakukan langkah-langkah efisiensi,” ujar Tahlis.

Salah satu langkah efisiensi yang dipaparkan adalah penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Jika tahun-tahun sebelumnya Pemprov Sulut memberikan TPP selama 14 bulan, maka pada 2026 kebijakan akan berubah.

“TPP untuk tahun 2026 rencananya diberikan hanya 12 bulan. Namun besaran TPP ini masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Tahlis menambahkan, tidak menutup kemungkinan nilai TPP akan disesuaikan. “Jika setelah evaluasi terjadi pengurangan besaran, maka kebijakan 14 bulan bisa kembali diberlakukan agar kesejahteraan ASN tetap terjaga,” katanya.

Banggar DPRD Sulut menilai penjelasan TAPD penting untuk memastikan perencanaan APBD 2026 tetap realistis sesuai kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, DPRD mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan program pembangunan prioritas.

Pembahasan KUA-PPAS 2026 dijadwalkan berlanjut dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan seluruh penyesuaian fiskal tertampung sebelum masuk tahap penetapan APBD. Dengan adanya pemotongan dana pusat, kolaborasi legislatif dan eksekutif dinilai sangat penting demi menjaga stabilitas anggaran dan pelayanan masyarakat.

(Karel Tangka)